Jakarta, April 2026 — Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan stimulus fiskal bagi pelaku usaha dengan memberikan keringanan pajak daerah sebesar 20 persen untuk sektor restoran dan jasa perhotelan.

Kebijakan ini ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 310 Tahun 2026 yang mengatur tentang keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan, minuman, serta jasa perhotelan.

Keringanan Pajak 20% untuk Sektor Strategis

DKI Jakarta memberikan pengurangan sebesar 20 persen dari pokok PBJT khusus untuk:

• Usaha restoran
• Usaha makanan dan minuman
• Jasa perhotelan

Kebijakan ini berlaku untuk masa pajak Maret 2026 dan menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor konsumsi serta pariwisata.

Diberikan Otomatis Tanpa Pengajuan

Salah satu keunggulan kebijakan ini adalah mekanisme pemberiannya yang sederhana.

Wajib Pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan. Pengurangan pajak akan:

• Diberikan secara otomatis (jabatan)
• Langsung diperhitungkan dalam kewajiban pajak

Hal ini tentu memudahkan pelaku usaha karena tidak ada proses administratif tambahan.

Tetap Wajib Patuh Pajak Daerah

Walaupun mendapatkan insentif, Wajib Pajak tetap harus menjalankan kewajiban perpajakan daerah, antara lain:

• Melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
• Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Besaran pajak yang dibayarkan sudah memperhitungkan potongan 20 persen sesuai ketentuan yang berlaku.

Berlaku Hingga 30 April 2026

Keringanan ini dapat dimanfaatkan hingga 30 April 2026, sehingga pelaku usaha diharapkan segera menyesuaikan pelaporan dan pembayaran pajaknya.

Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap dapat:

• Mendorong kepatuhan pajak daerah
• Membantu keberlangsungan usaha
• Mempercepat pemulihan ekonomi sektor restoran dan perhotelan

Kesimpulan

Keringanan PBJT sebesar 20 persen ini menjadi peluang penting bagi pelaku usaha di Jakarta untuk mengoptimalkan cash flow sekaligus tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan daerah. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dunia usaha secara konkret.

Sumber: bapenda.jakarta.go.id