Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya Pajak Restoran (PB1), kini menjadi komponen penting dalam sumber pendapatan asli daerah (PAD) setelah UU Nomor 1 Tahun 2022. PB1 dikenakan atas konsumsi makanan dan minuman baik yang disantap di tempat maupun take-away di restoran, kafe, rumah makan, dan layanan katering. Tarif maksimal yang ditetapkan hingga 10% dari total pembayaran pelanggan. (Enforce A)

🔍 Tarif & Objek Pajak Restoran PB1

• Restoran, kafe, rumah makan & layanan katering dikenai PB1 atas seluruh transaksi konsumsi, termasuk pemesanan take-away.
• Tarif maksimal PB1 restoran adalah 10% sesuai ketentuan daerah.

🧮 Cara Perhitungan Pajak Restoran PB1

Formula umum:

PB1 Terutang = Total Pembayaran × Tarif PB1

Contoh:

• Total tagihan pelanggan: Rp500.000
• Tarif PB1 (misal 10%) → PB1 = Rp500.000 × 10% = Rp50.000
• Total yang dibayar pelanggan = Rp550.000

🌱 Manfaat PB1 bagi Daerah & Usaha Kuliner

1. Meningkatkan PAD – Pajak restoran menjadi sumber keuangan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur dan layanan publik.
2. Mendukung UMKM dan Pariwisata Kuliner – Restoran yang patuh dalam kewajiban pajak membantu menciptakan ekosistem usaha kuliner yang sehat dan mendukung pertumbuhan lokal.
3. Transparansi dan Akuntabilitas – Dengan digitalisasi sistem pajak PBJT, pelaporan transaksi restoran jadi lebih akurat dan pengawasan bisa lebih efektif.

⚠️ Tantangan yang Perlu Diatasi

• Tingkat kepatuhan wajib pajak kecil yang belum optimal.
• Variasi aturan dan tarif antar daerah yang bisa membingungkan pelaku usaha.
• Kebutuhan sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.